Depok Channel 98 news — Menurut Eman Sutriadi Pembina Masyarakat Pemerhati dan Peduli Pendidikan Indonesia (MP3I), mendorong Kebijakan penambahan jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dari sebelumnya maksimal 36 menjadi 50 per kelas terus menuai perdebatan, terutama dari kalangan sekolah swasta.
Namun, Dinas Pendidikan Jawa Barat memastikan kebijakan yang tertuang dalam Kepgub Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekola ini tetap berjalan. Tujuannya bukan untuk mematikan sekolah swasta, melainkan demi menjamin semua anak mendapat hak pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto menjelaskan, kebijakan ini didasari oleh keinginan untuk menyelamatkan anak-anak dari kelompok rentan yang berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, bencana, atau persoalan administrasi kependudukan.
“Semangatnya adalah untuk mencegah anak-anak yang dikhawatirkan tidak sekolah karena persoalan geografis, afirmatif, bisa karena bencana, atau karena anak yatim miskin, susah administrasi kependudukannya dan itu kita temukan. Nah, Kepgub ini untuk menolong itu,” ujar Purwanto, Selasa (8/7/2025).
Ia mencontohkan kasus anak dari keluarga bercerai yang tinggal di sekitar sekolah negeri, namun dokumen kependudukannya berada di luar kabupaten. ( fadil )
