Depok Channel 98 – Pembangunan sarana olahraga Padel Seven di Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, kembali menjadi sorotan publik. Pengamat kebijakan publik, Drs. Murthada Sinuraya, menilai pembangunan tersebut diduga berjalan tanpa izin resmi dan meminta Walikota Depok segera mengambil tindakan tegas.
Menurut Murthada, kasus ini mencerminkan lemahnya penegakan aturan di Kota Depok.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif. Tata ruang, keselamatan warga, dan kredibilitas pemerintah dipertaruhkan,” kata Murthada Sinuraya , Kamis (11/12).
Murthada menegaskan, pemerintah kota Depok tidak boleh menunggu laporan berkali-kali tanpa menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
“Walikota Depok harus memastikan bahwa setiap pembangunan, besar atau kecil, mematuhi aturan. Jangan sampai yang kecil disikat, yang besar dilepas,” ujar Mantan Anggota DPRD Depok ini.
Ia juga meminta Walikota Depok memerintahkan penghentian sementara pembangunan Padel Seven hingga izin resmi dan prosedur hukum dipastikan. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menegakkan tata ruang yang jelas.
Pengamat kebijakan publik ini juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Menurut Murthada, kedua institusi memiliki kewenangan hukum untuk menindak pelanggaran, termasuk pembangunan besar tanpa izin.
“Jangan hanya garang terhadap pedagang kecil, tapi diam di hadapan bangunan besar yang jelas melanggar aturan. Kalau begitu, Satpol PP akan terlihat seperti ‘macan kertas’ kelihatan besar tapi tidak menggigit,” bebernya.
Ia menambahkan, konsistensi dan keberanian dalam penegakan hukum adalah harga mati.
Pemerintah kota tidak bisa hanya menunggu laporan atau catatan lurah tanpa tindak lanjut yang nyata.
Murthada menekankan, pembangunan tanpa izin bukan sekadar persoalan administratif. Ada risiko nyata bagi warga sekitar, mulai dari struktur bangunan yang tidak aman hingga tata ruang yang kacau.
“Kalau pemerintah diam, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Ini soal keselamatan dan kepastian hukum. Tidak ada ruang untuk kompromi,” ujarnya.
Menurut Murthada, masyarakat Depok tidak ingin sekadar mendengar janji atau laporan tertulis. Mereka menuntut bukti konkret bahwa pemerintah mampu menindak pelanggaran besar maupun kecil secara adil.
“Walikota Depok, Satpol PP, dan OPD terkait harus menunjukkan bahwa aturan berlaku untuk semua. Jangan biarkan yang kecil disikat, yang besar dilepas,” pungkas Murthada dengan tegas.
Penegakan aturan yang konsisten dan adil menjadi kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah kota. Kasus Padel Seven di Harjamukti menjadi ujian bagi Walikota Depok, Satpol PP, dan OPD terkait untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi semua pihak, tanpa pandang besar atau kecil. Masyarakat kini menanti langkah nyata, bukan sekadar janji, agar tata ruang dan keselamatan warga tetap terjaga.( Sol).
