Depok Channel 98 News – Hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif di kembali menjadi sorotan.
DPRD menyayangkan sikap jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dinilai kerap mangkir dari undangan rapat resmi tanpa keterangan yang jelas.
Kritik itu mencuat setelah perwakilan Pemkot tidak hadir dalam rapat paripurna laporan reses serta rapat evaluasi pembangunan yang digelar Selasa (24/2/2026) di Gedung DPRD Depok, Jawa Barat. Padahal, kehadiran unsur pemerintah dinilai krusial untuk memastikan sinkronisasi antara rencana kerja eksekutif dan fungsi pengawasan legislatif.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Depok dari , Hj. Qonita Lutfiyah, SE., MM, menegaskan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan kali pertama terjadi. “Kami undang yang bersangkutan tidak hadir, dan juga tidak ada informasi ke kami terkait alasan ketidakhadirannya. Ini harus menjadi evaluasi bersama. Membangun Depok harus dilakukan bersama-sama,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut Qonita, absennya jajaran Pemkot dalam forum formal bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab moral dan administratif dalam mengawal pembangunan kota. Ia menilai, pola ketidakhadiran tanpa konfirmasi berpotensi mengganggu efektivitas evaluasi program pembangunan.
DPRD pun mengingatkan pentingnya saling menghargai peran dan kewenangan masing-masing lembaga. Sinergi yang kuat antara Pemkot dan DPRD menjadi kunci agar arah pembangunan Kota Depok tetap selaras dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Harapannya ini tidak terulang lagi. Kehadiran dalam rapat bukan seremoni, tetapi bentuk komitmen bersama membangun Kota Depok,” tandasnya. ( Red / Dbs )
